TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panita Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Edi Budi Wibowo menilai keputusan Komisi II DPR hanyalah sebuah dagelan. Komisi II DPR memutuskan permasalahan proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana dikembalikan kepada DPRD Kota Surabaya.

"Ini dagelan. Ternyata dikembalikan, dagelan tidak lucu," kata Edi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan dalam rapat dengan Komisi II DPR, pihaknya bukanlah pemilik suara. Sehingga, panlih tidak dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam proses tersebut.

"Prosesnya sudah saya jelaskan, cacat prosedur dan cacat subtansi, ada mafia. Kok bisa surat menteri ke gubernur lalu ke DPRD mekanismenya person to person bukan institusi," kata Edi.

Edi menegaskan tidak mempermasalahkan Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Ia hanya menyoroti proses pemilihannya.

"Saya meyakini itu hak PDIP," katanya.

Kini, kata Edi, kejanggalan dalam proses itu dikembalikan kepada fraksi-fraksi di DPRD Kota Surabaya.

"Kalau fraksi bila sudah selesai, ya kami berhenti," tuturnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya tetap mengesahkan Wisnu sebagai Wakil Walikota Surabaya. Ia menilai mekanisme yang diajukan sudah sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku.

"Di daerah, kita lihat seperti apa. Tapi, pemerintah mengesahkan proses itu, karena sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasinya. Nah, substansinya (Wisnu terpilih bagaimana ceritanya) kan saya tidak tahu, itu ada di DPRD," kata Gamawan.

Gamawan menjelaskan sebagai Menteri Dalam Negeri, ia hanya melaksanakan proses pemilihan wakil walikota yang sudah lengkap.

"Bahkan sebelum saya tandatangani pun, saya sudah telpon gubernur. Saya minta gubernur melengkapi. Setelah lengkap, saya tandatangani," katanya.

Sedangkan mengenai adanya pertemuan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gamawan enggan berkomentar. Gamawan mengatakan ia telah berkomunikasi dengan Risma setelah pelantikan Wisnu. Gamawan juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Saya mendengar, karena ada isu beliau mau mundur. Setelah itu, saya bilang tidak baik. Bu Risma itu kan dipilih langsung dengan masyarakat. Karena itu, kita hormati atas pilihan masyarakat. Jangan cepat-cepat menyatakan ingin memundurkan diri. Dialog itu saya," ujarnya.