Hasil Survei Demokrat Tak Disukai, Pramono: Mari Kita Buktikan 9 April
Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) PD ini meminta semua pihak membuktikan nantinya saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo angkat suara terkait Survei Charta Politika yang menempatkan PD sebagai partai yang paling tidak disukai masyarakat.
Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) PD ini meminta semua pihak membuktikan nantinya saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
"Demokrat termasuk Partai yang tidak disukai, mari kita buktikan 9 April. Mari kita buktikan 9 April," tegas Pramono saat bincang-bincang dengan wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/3/2014).
Lebih jauh dia mempertanyakan pernahkah ada survei yang meneliti Partai mana yang paling berbuat untuk rakyat? Terus Partai mana yang tidak berbuat untuk rakyat? "Itu kan tidak pernah ditanya seperti demikian dalam survei."
Pramono pun menunjukkan bukti kecil saat kampanye terbuka dengan jurkamnas Presiden dan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata dia, bisa dilihat sendiri selalu ramai, dan yang ingin bersalaman dengan SBY pun berebut.
"Kalau tidak disukai, kenapa mereka berebut?" ujar Pramono saat bincang-bincang dengan wartawan, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/3/2014).
Bahkan, menurut ipar SBY ini, kampanye PD selalu lebih ramai didatangi ketimbang kampanye Partai lain.
Sebelumnya diberitakan, PD berada pada peringkat pertama sebagai partai politik yang paling tidak disukai masyarakat berdasarkan survei Charta Politika. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar menyusul di peringkat kedua dan ketiga.
Partai Demokrat mendapatkan angka 17,1 persen untuk ketidaksukaan publik. Adapun PKS mendapat 8,5 persen, dan Golkar 6,6 persen. Survei yang sama untuk partai lain mendapatkan hasil berturut-turut PDI Perjuangan (4,9 persen), PKPI (4,1 persen), Nasdem (2,7 persen), PBB (2,4 persen), Gerindra (2,1 persen), PKB (1,9 persen), PAN (1,7 persen), Hanura (1,3 persen), dan PPP (1 persen).