TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan usulan agar Pemerintah Pusat membentuk Kementerian baru dalam rangka menghindari adanya celah korupsi dalam penerimaan pajak negara.

"Menurut saya, pajak itu memang harus menjadi badan sendiri atau kementerian sendiri dibawah presiden," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi adanya dugaan suap yang melibatkan mantan ketua BPK, Hadi Poernomo. Menurut Jokowi, tidak masuk akal apabila pendapatan dan penerimaan pajak ditangani dalam satu lembaga atau kementerian.

"Kita harus tahu bahwa 70 persen pendapatan negara dari pajak. Dan menurut saya, harus dipegang pembenahan sistem. Seperti disini. Harus ada pembagian kewenangan. Dalam manejemen apa pun tidak mungkin disatukan dalam satu kotak. Ini manajemen," tutur Jokowi.

Jokowi yang juga sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini mencontohkan di negara lain mayoritas pengelolaan pajak dibawah langsung oleh presiden lantaran rawan penyalahgunaan.

"Karena dimanapun, di negara mana pun memang yang namana pajak itu hampir memang rata rata dibawah langsung presiden. Karena ini penerimaan lho hati-hati," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Poernomo sebagai Tersangka dalam kasus dugaan suap terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA).

Namun, Hadi dijerat Penyidik KPK dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal Pajak Periode 2002-2004.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, hAdi diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkati permohonan keberatan BCA selaku wajib pajak pada tahun 1999. Hadi juga diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA.