TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posko pemenangan Joko Widodo, Jokowi for President biasa disingkat JKW4P, meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, mengklarifikasi masuknya nama Joko Widodo dalam soal Ujian Nasional (UN) baik SMA dan SMP.

Aria Bima, tim media centre JKW4P, mengatakan Nuh sebagai menteri pendidikan pasti mengetahui seluk beluk materi soal UN yang diujikan di sekolah. Oleh karena itu, Nuh harus bertindak bijak sana dan mengakui kelemahan-kelemahannya.

"Kalau kelalaian, silahkan M Nuh mundur. Tidak usah terlalu bertingkah, tidak terlalu mengaitkan fungsi jabatan menteri untuk melakukan manuver-manuver politik untuk menjelekkan capres satu dan lainnya," ujar Aria saat memberikan keterangan pers di Kantor JKW4P, Menteng, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Aria meminta Nuh tidak terlibat dalam politik praktis. Menurut Aria, jika Nuh ingin terlibat politik praktis, Nuh harus menanggalkan jabatannya terlebih dahulu.

"Kan penjaringannya dari guru-guru yang telah terseleksi, ada bank nasional, ada sitem nasional. Soal-soal masuk ke kementerian pendidikan dna kebudayaan. Jadi soal-soal itu ranah kementrian pendidikan. Ini faktor kesengajaan M Nuh sendiri," lanjut Aria.

Aria pun menyindir pernyataan M Nuh mengenai pelaksanaan UN SMP yang sebentar lagi akan dibicarakan. Menurut Aria, mantan rektor Institut Teknologi 10 November itu mengeluarkan pernyataan bersayap bahwa pelaksanaan UN di beberapa tempat aman karena tidak ada nama Jokowi di dalam soal.

"Kata aman dapat dilaksanakan karena tidak ada nama Jokowi ini kan kalimat bersayap. Seolah-olah Jokowi memanfaatkan soal ujian nasional. Pembuatan soal-soal ujian nasional sangat selektif yang dilakukan kementerian pendidikan sejak April 2013," kata dia.

Aria pun menyesalkan tindakan Nuh yang melempar tanggung jawab terkait nama Joko Widodo yang masuk dalam ujian SMA dan SMP. Dengan adanya kasus tersebut, lanjut Aria, nama Joko Widodo semakin jelek di masyarakat karena menduga Jokowi memanfaatkan UN untuk mempopulerkan namanya.

"Bahkan diiusukan ujian nasional akan diundur untuk materi SMP karena ada terkait materi yang menyebut nama Jokowi. Kita klarifikasi karena ini sangat merugikan Jokowi sebagai calon presiden," tukas Aria.

Sebelumnya, UN tingkat SMP sederajat yang akan dilaksanakan Senin (5/5/2014) diisukan akan mundur karena ada nama Joko Widodo di dalam soal ujian Bahasa Indonesia.