TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Konsepindo Reserach and Consulting, Budiman, menyatakan, dalam suasana menjelang pemilihan presiden seperti sekarang ini akan ada saja upaya-upaya untuk mengaitkan suatu peristiwa hukum dengan politik.

Hal tersebut terkait disangkutpautkannya keluarga Bakrie dengan PT Bukit Jonggol Asri yang disebut-sebut dalam kasus korupsi alih fungsi lahan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Kasus dibawa-bawanya nama perusahaan Bakrie ini adalah bukti nyata bahwa dalam politik suatu peristiwa, yang bahkan tidak ada kaitannya, bisa dihubung-hubungkan," ujar Budiman dalam pernyataannya, Jumat (9/5/2014).

Budiman mengatakan, sesungguhnya amat penting bagi media untuk menerapkan cover both side, artinya check and richeck menjadi niscaya.

"Mestinya dicek ke pihak terkait apakah betul misalnya PT. BJA itu masih ada keterkaitan dengan Bakrie atau tidak, itu penting. Sehingga berita tidak berkesan pesanan pihak tertentu untuk kepentingan kampanye," ujarnya.

Untuk diketahui Bupati Rachmat Yasin diduga menerima suap terkait dengan izin alih fungsi lahan seluas 2.754 hektare. Izin tersebut diajukan PT Bukit Jonggol Asri kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor.

"Kasusnya rekomendasi tukar menukar hutan di Bogor. Yang meminta rekomendasi atas kawasan hutan seluas 2.754 hektare," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di KPK, Kamis (8/5/2014) malam.

Meski begitu, Bambang belum tahu berada di mana lokasi hutan yang ingin dikonversi itu. Namun, Bambang menyebut, KPK curiga salah satu ada hutan lindung.

Pihak Bakrieland sendiri sudah menegaskan bahwa mereka tidak terkait kasus korupsi Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Bakrieland mengatakan PT Bukit Jonggol Asri sudah dijual sejak 19 April 2013.