TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka terhadap Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI), Artha Meris Simbolon. Ia dijerat karena diduga memberi suap kepada pejabat SKK Migas.

"Hasil gelar perkara telah ditemukan sedikitnya dua bukti permulan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan pemberian kepada SKK Migas yang diduga diberikan tersangka AMS selaku Presdir PT KPI," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Artha diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Johan, ini adalah perkembangan kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas, yang sebelumnya sudah mendera mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Diketahui dalam persidangan Rudi beberapa waktu lalu, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat memutar rekaman hasil sadapan permintaan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI), Artha Meris Simbolon agar Rudi Rubiandini membantu menurunkan harga gas.

Meris meminta Deviardi menyampaikan agar Rudi memaksimalkan negoisasi penurunan formula harga gas dengan PT Kaltim Pasific Amoniak (KPA). Dia bahkan ingin memastikan Rudi turun tangan sendiri membantu penurunan formula harga gas dengan KPA.

Menanggapi permintaan tersebut, Deviardi menyatakan anak buah Rudi di SKK MIgas, Popi Ahmad Nafis sudah memaksimalkan negosiasi. Deviardi menjanjikan Popi memegang semua teknis agar tidak terlalu banyak campur tangan.

Deviardi sendiri adalah orang dekat Rudi Rubiandini, yang kini juga sudah berstatus narapidana dalam kasus sama.