Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengkhawatirkan pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 tidak berlangsung secara jujur dan adil.

Agar Pilpres berjalan jujur dan adil, dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menepati janji bersikap netral, dan berperan menjaga pelaksanaan pilpres secara baik. Presiden dan pemerintah sebaiknya tidak campur tangan jika tujuannya mengotori pesta rakyat lima tahunan ini.

"Yang kami khawatirkan adalah kalau pemilu ini tidak berjalan demokratis secara jujur dan adil, akhirnya intervensi kekuasaan menghalalkan segala cara untuk memenangkan atau berusaha untuk mendegradasi salah satu calon," kata Puan di sela-sela Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) PDIP, di Hotel JS Luansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2014).

Anak dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengingatkan sebagai Presiden, SBY bisa melakukan apa pun di bawah kekuasaannya. "Saya tidak mencurigai Pak SBY sebagai pribadi, tapi kekuasaan itu kan luas. Kekuasaan itu bisa dipergunakan sebagai alat kekuasaan, (dan bisa) menjadi satu hal yang tidak baik bagi masa depan bangsa ini," ujarnya.

Puan juga mengimbau semua peserta pilpres agar ikut menciptakan pemilu yang jujur dan adil, sehingga pemenang yang diputuskan adalah hasil pilihan rakyat sesungguhnya.

Di tempat serupa, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, menuturkan hal yang sama. Ia berharap SBY bisa konsisten untuk tetap netral di sisa masa pemerintahannya. "Kami berharap SBY menepati janjinya, di sisa pemerintahan, dapat netral, karena partainya nggak punya pasangan capres-cawapres," ujar Tjahjo.

Pada pilpres 9 Juli mendatang, PDIP mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). PDIP berkoalisi dengan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura.

Sedangkan saingan Jokowi - JK, yakni pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Pasangan ini diusung Parati Gerakan Indonesia raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang.

Tjahjo mengaku tidak merasa terancam atas poros Prabowo - Hatta yang jumlah partainya dan kumulatif perolehan suara hasil Pemilu 2014 lebih banyak, asalkan pemilu berlangsung adil, dan tidak ada pengerahan kekuatan pemerintah seperti pemilu tahun 2009. (*)