Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Atas peristiwa Kopral Satu Rusfandi, Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yang mengarahkan warga memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, hal itu telah ditelusuri oleh Bawaslu.

Panglima TNI Jendral Muldoko mengatakan, setelah diadakan pengecekan oleh Bawaslu terkait perkembangan yang simpang-siur, Bawaslu menyatakan apa yang dikatakan pelapor (warga) tidak terbukti.

"Bawaslu sudah datang ke lokasi bersama aparat daerah setempat seperti Camat, Lurah, RT, RW dan masyarakat. Hasilnya ternyata apa yang dikatakan pelapor tidak terbukti. Justru masyarakat sekitar bilang mereka siap menjadi saksi. Tidak ada perilaku penyimpangan," tutur
Muldoko, Minggu (8/6/2014) di Halim, Jakarta Timur.

Muldoko menegaskan, atas kejadian itu ketua Bawaslu menelpon dirinya mengatakan pihak Bawaslu menyerahkan penyelesaian masalah itu pada Panglima TNI.

"Saya tegaskan apa yamg dikatakan oleh Panglima tentang netralitas TNI. Panglima tidak ngomong sembarangan. Saya pertanggungjawabkan pada Tuhan dan negara," tambahnya.

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan Hasil pengusutan Markas Besar TNI Angkatan Darat soal anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang menggerakan warga Cideng Jakarta Pusat untuk memilih salah satu pasang calon, hasil pengusutan didapatkan fakta dan data ada dugaan anggota Babinsa dan perwira lalai dalam kasus ini.

Pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat dilakukan oleh Tim Gabungan dari Kodam Jaya sejak Kamis 5 Juni sampai dengan Minggu (8/6/2014) pukul 04.00 WIB dinihari tadi, menghasilkan beberapa dengan hasil.

"Koptu Rusfandi, yang mendapat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa di Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, tidak bermaksud mengarahkan Saudara AT dan warga lain yang didatangi, untuk memilih salah satu Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2014," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa, kepada Tribunnews.com, Minggu (8/6/2014)

Andika menyebutkan, bahwa Koptu Rusfandi memang benar mendatangi warga di daerah tanggung jawab satuannya untuk mendata preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Dan hal ini merupakan suatu kesalahan.

"Yang terjadi adalah, ketika saudara AT tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensi-nya pada Pemilihan Presiden 2014, Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar Partai Politik Calon Presiden. Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk meng-konfirmasi pertama kali adalah gambar Partai Politik Calon Presiden nomor urut 1," jelasnya.

Menurutnya, hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan seolah olah Koptu Rusfandi 'mengarahkan' Saudara AT untuk memilih salah satu Calon Presiden. Namun demikian tindakan Koptu Rusfandi tersebut tetap merupakan suatu kesalahan.

"Pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajaran-nya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Perintah ini juga tidak pernah diberikan oleh Pangdam Jaya berturut-turut sampai dengan Danramil-nya, Kapten Inf. Saliman," jelasnya.

Dirinya menjelaskan, tindakan Koptu Rusfandi tersebut merupakan inisiatif sendiri dan lebih disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang tugas-tugas Babinsa.

Dalam hal ini Koptu Rusfandi memang baru bertugas sekitar 1 bulan di Satuan Teritorial Koramil Gambir setelah pindah tugas dari Satuan Tempur Batalyon Kavaleri 6 di Kodam 1 bukit Barisan, Medan," katanya.