TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri mengaku tidak masalah jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), tidak menghendaki dirinya kembali menjabat sebagai menteri.

Kata dia hal itu adalah kewenangan pemerintahan yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. 

Kepada wartawan di rumah singgah Akur Dunia, Kelurahan Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (27/7/2014), Salim menyebutkan bahwa ia harus menaati apapun keputusan presiden dan wakil presiden yang baru. 

"Kita harus nurut, kalau pemerintah baru pasti buat kebijakan baru menteri baru," katanya. 

Namun ia mengharapkan siapapun yang menggantikan posisinya sebagai menteri sosial, agar mau meneruskan program-program yang sudah dikerjakannya selama ini, dan bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. 

"Siapaun pemimpin selanjutnya menteri selanjutnya, kita inginkan (program) prioritas nasional dilanjutkan seperti keluarga harapan, jangan dirubah," ujarnya. 

Pada tanggal 20 Oktober mendatang masa jabatannya sebagai menteri akan berakhir. Ia akan melaporkan ke presiden dan wakil presiden yang baru soal apa yang ia kerjakan selama ini, dan rekomendasinya. 

Salim merupakan politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang menaungi salim pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 melabuhkan dukungannya ke pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Pasangan tersebut kini telah mengajukan gugatan ke Mahakamah Konstitusi (MK), atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menenangkan Jokowi - JK. 

Salim mengatakan ia belum pernah sekalipun bertemu dengan Jokowi - JK, untuk mempersiapkan tanggal 20 Oktober mendatang di mana pasangan tersebut direncanakan memulai pemerintahannya. Kata dia urusan kordinasi dengan Jokowi - JK bukan lah kewenangannya. (NURMULIA REKSO PURNOMO).