TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan hingga kini pihaknya belum membicarakan siapa kader PDIP yang akan diajukan untuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2014), Basarah mengatakan hingga kini partainya masih sibuk mengurus persiapan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), dan mengurus para calon anggota DPR dari PDIP periode 2014 - 2019.

Sesuai Undang-undang, kata dia, yang bisa menunjuk pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja "Ahok" Purnama adalah partai pengusung pasangan Jokowi-Ahok, yakni PDIP dan Partai Gerindra.

Namun dijelaskan secara etika yang harus menggantikan Ahok sebagai Wakil Gubernur adalah kader PDIP karena Ahok yang akan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah kader Partai Gerindra.

"Kita belum siapkan siapa yang akan jadi Wagub. Tapi karena Jakarta kan barometer nasional, bermukim bermacam suku dan etnis, sehingga profil kepala daerah harus mewakili representasi figur nasional," kata dia.

Selain itu figur tersebut harus bisa memenuhi kekurangan-kekurangan yang dimiliki Ahok sebagai kepala daerah.

Kata dia figur tersebut tidak harus seperti Jokowi yang kini sudah berstatus Presiden terpilih, namun harus bisa saling melengkapi.

Ahmad Basarah mengakui pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 PDIP dan Partai Gerindra terlibat kompetisi, karena masing-masing mengajukan calonnya.

Namun, kata dia, hal itu tidak menjadi penghalang, dan ia yakin untuk menentukan pengganti Ahok dua partai itu bisa duduk bersama.

"Kita kan tidak bangun peperangan politik, itu kan kompetisi biasa. Sebelumnya kita juga bekerjasama, lalu kenapa seolah-olah ini jadi perang bubat," terangnya.

Di PDIP persoalan itu akan dibahas di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Ia mengatakan kemungkinan besar yang memutuskan soal itu salah satunya adalah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri.

"Saya kira iya, pimpinan tertinggi di partai ya ketua umum," tandasnya