TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revolusi mental yang digagas oleh presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi,  diharapkan dapat memprioritaskan revolusi kesehatan di Indonesia. Revolusi mental, dianggap berhubungan erat dengan revolusi kesehatan.

"Gagasan tentang menyambungkan revolusi mental dengan revolusi kesehatan ini jelas dalam kerangka berpikir dan berkaitan secara langsung," ujar  Asisten Deputi Sumber Daya kesehatan Departemen Perumahan Daerah Tertinggal, Dr. Hanibal Hamidi M.kes.

Hanibal mengungkapkan hal ini dalam diskusi bertema Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental untuk Indonesia Baru," di Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (PERMANEN), Senin (1/9/2014).

Revolusi mental dengan apa yang disampaikan Jokowi, paparnya,  yakni dimulai dari sejak anak -anak mulai SD dan seterusnya. Jokowi, diakuinya dalam beberapa kesempatan kerap mengungkap, tumbuh kembang anak dengan pendidikan perlu dikoreksi

"Membentuk karakter bangsa sebagaimana diamanatkan konstitusi, membutuhkan bahan dasar dari bentukan manusia yang muda. Yaitu,bagaimana kesiapan mental manusia dalam siklus hidupnya terutama pada janin. Kemudian bayi dan balita sampai pasca balita yang siap masuk, diproses pendidikan formal di playgorup, SD dan seterusnya,"ungkapnya.

Wacana Revolusi mental dianggapnya tidak akan merubah apapun jika bahan dasar  untuk menopang tidak diselesaikan dengan baik.

"Amerika  menempatkan tiga kegiatannya. Pengadaan barang yang baik dengan e-goverment, pembangunan nasional dengan berbasis bagaimana merawat tumbuhan dan kestersediaan air. Dan yang terakhir adalah gizi ," paparnya.

Mempersiapkan manusia dari janin harus disiapkan dalam mewujudkan revolusi mental. Dalam konteks itu, imbuhnya,  manusia sesuai mandat Undang-undang tentang kesehatan adalah bagaimana bisa panjang umur dan  sehat. Bukan hanya pemerintah siap menjamin atau merespon orang sakit.

"Revolusi mental harus dimulai dari revolusi kesehatan yang terjaga untuk indonesia sehat. Akan tetapi, bukan hanya pengobatan saat sakit, namun bagaimana menjaga kesehatann ketahanan pangan, dan anggarannya dihitung ulang. Itu harapan kami ke pemerintahan baru," pungkasnya.