TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Imam Suroso menyatakan, menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet mendatang harus  bisa mengimbangi gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.

Jika selama ini Jokowi dikenal sebagai pejabat yang senang bekerja keras, maka menteri-menteri nya itu harus lebih siap lagi bekerja keras menjalankan tugasnya.

"Ke depan situasinya sudah jelas berbeda, semangatnya adalah bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, siapa pun menterinya  supaya siap-siap berpuasa untuk tidak memperkaya diri sendiri," kata Imam Suroso, politisi PDIP ini, menjawab wartawan di Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Dia mengingatkan, kepemimpinan Jokowi sejak memimpin Solo dan DKI Jakarta sudah terbukti  tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya. Jokowi memang  menjauhi sifat buruk seperti itu.

 ‘’Idealnya, menteri yang akan ditunjuk itu  memang mau blusukan, siap cape, siap miskin, bukan mau memperkaya diri. Itu ideal  demi kesejahteraan masyarakat," katanya seraya menambahkan, memang menteri-menteri pada kabinet nanti seperti tidak enak.

Karena itu, mereka lebih baik mengundurkan diri, tidak usah menjadi menteri.

Mengenai rangkap jabatan yang dilontarkan Jokowi, Imam Suroso mendukung  para menteri yang kebetulan menjadi pengurus partai politik supaya melepas jabatan di partainya.

"Hal itu untuk kebaikan menteri itu sendiri, dia bisa concern, focus  hanya mengurusi pemerintahan dan mengurus rakyat, tidak double jabatan," kata  wakil rakyat dari daerah pemilihan Pati, Jawa Tengah ini.

Ditanya  mengenai pro kontra perampingan kabinet, dia pun menyatakan, tidak perlu merombaknya seperti yang banyak diusulkan berbagai kalangan. Karena bagaimana pun, perombakan itu pasti menimbulkan permasalahan baru yang bisa menuai kontroversi dan polemik.

"Supaya tidak merusak struktur organisasi  kementerian yang sudah ada, sebaiknya tetap mempertahankan kabinet yang sudah ada yakni jumlahnya tetap 34 kementerian, 34 itu sudah cukup ideal," kata Imam Suroso seraya menambahkan, yang perlu dipertimbangkan itu penghapusan wakil menteri.

 Terkait soal kriteria menteri ini, politisi senior PDIP Jakobus Kamarlo  Mayong Padang menyatakan, yang paling penting ialah pemahaman idiologi.  Kalau tidak paham idiologi maka keprofesionalan itu tidak membumi di Indonesia atau dengan kata lain, arah kebijakan-kebijakan  yang diambil oleh yang bersangkutan tidak sejalan dengan cita-cita Proklamasi dan kemerdekaan.

"Jadi idiologi itu  harus menjadi roh dari sebuah  kebijakan, karena itu tidak cukup dengan  hanya profesional, tetapi lebih utama pemahaman idiologi yang mantap," katanya ditempat terpisah.

Dikatakan,  selama ini  banyak kebijakan yang diambil oleh orang profesional, tetapi kemudian tidak menyentuh kehidupan masyarakat.