TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan opsi 34 kementerian yang diajukan ke presiden terpilih Joko Widodo tidak sama 34 kementerian yang kini berjalan di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Memang tidak banyak perkembangan. Ada 19 kementerian tetap, enam mengubah nomenklatur, enam hasil penggabungan atau pemisahan dan tiga yang baru," ujar Andi di Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Andi menjelaskan, saat ini Joko Widodo atau Jokowi tengah mendalami opsi 34 kementerian tersebut.

Namun belum ada keputusan apakah opsi 34 kementerian itu yang akan diaplikasikan dalam pemerintahan Jokowi-JK.

"Arahan dari Pak Jokowi adalah itu tidak diutak-atik dulu, nanti akan dibicarakan oleh Pak Jokowi dan Pak JK.

Jadi belum berarti diputuskan, tapi opsi itu sudah dipahami Jokowi-JK untuk kemudian didalami," ucap Andi.

Andi mengatakan, pihaknya diminta oleh Jokowi untuk menganalisis opsi 34 kementerian tersebut dari sisi business process untuk mengetahui apakah opsi tersebut masih ada tumpang tindih antara kementerian satu dengan lainnya.

"Business process berarti lingkaran dari perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi, sampai pertanggungjawaban program pemerintah.

Itu yang didalami untuk mengenali masih berapa banyak tumpang tindihnya. Ada tidak yang masih bisa dirampingkan, ada tidak yang masih bisa diperkuat," kata Andi.