TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan ada sejumlah kementerian yang harus diisi oleh profesional murni, dan tidak berasal dari partai politik pendukung. Joko Widodo (Jokowi) - JK pun menyediakan 16 kursi dari 34 kursi menteri di kabinetnya untuk profesional non - partai politik (parpol).

Kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014), JK mengatakan hal itu diperlukan antara lain untuk menjaga agar tidak ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang disisipkan.

"Tak boleh dari parpol, ini sangat rawan supaya tak ada gerbong masuk di situ," katanya.

Kementerian tersebut antara lain adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kementerian Kesehatan.

Kandidat menteri yang akan diseleksi untuk menduduki kementerian-kementerian itu, harus diuji antara lain berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalamannya.

Soal kasus Jero Wacik yang mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena terjerat kasus dugaan korupsi, menurut JK hal itu dikarenakan Jero yang berlatar belakang pengusaha hotel itu tidak begitu memahami soal ESDM, sehingga terjadi salah manajemen.

"Jero salah tempat, tidak paham ESDM," tandasnya.