Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) enggan mempermasalahkan keputusan Joko Widodo memilih 16 menteri yang berasal dari partai politik. Wasekjen PAN Teguh Juwarno mengatakan hal tersebut merupakan wewenang Jokowi dan Jusuf Kalla.

Nantinya, kata Teguh, masyarakat akan menilai apakah itu sesuai dengan program yang dijanjikan presiden terpilih tersebut.

"Kalau bagi saya secara personal publik yang akan menilai apakah dia lakukan dagang sapi atau tidak, itu sadar mereka dengan konsekuensinya," kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Sebelumnya,  Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya menetapkan arsitektur kementerian sebanyak 34 kementerian. Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2014).

"Sore hari ini telah kami putuskan jumlah kementerian ada 34. Kementerian koordinator tetap tiga," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, 34 kementerian itu nantinya akan diisi oleh 18 menteri yang belatar belakang dari kalangan profesional, sementara 16 menteri lainnya dari profesional partai.

Jokowi mengatakan, pemerintahan yang nantinya akan dijalankan yakni menganut sistem presidensial, yang keputusannya diambil secara mutlak oleh presiden.

"Guna memastikan pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut. Presiden itu sebagai single chief executive, dibantu oleh menteri negara," katanya.