TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi berpendapat 16 profesional partai yang akan menduduki kursi menteri pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla bukan sebagai ajang bagi-bagi jatah.

"Ini urusan universal kalau urusan profesional harus ada kompetensi, integriti, punya tanggung jawab sosial dan ini tentu tidak urusan partai juga,"ujar Kristiadi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014) siang.

Kristiadi menuturkan meskipun Jokowi-JK menyediakan kursi untuk profesional partai, beberapa kriteria tetap menjadi penentuan. Profesional partai ini tidak hanya dari yang mempunyai jabatan baik sebagai ketua umum maupun kader.

Profesional partai itu juga bisa dilihat dari orang-orang yang dipantau oleh partai. Menurutnya partai bisa saja menunjuk orang-orang tersebut asalkan sejalan dengan agenda yang dijalankan.

"Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang isu dan agendanya mendukung pertanian. Pokoknya ia mesti cari kader sendiri kalau ada tapi kalau tidak ada bisa dari luar partai yang sesuai dengan sagendanya," kata Kristiadi.

Kristiadi menambahkan kebijakan Jokowi untuk mengumumkan porsi 16 profesional partai yang akan diangkat sebagai menteri ini dinilai sangat perlu. Tujuannya sebagai transparansi kepada rakyat yang telah memilihnya menjadi presiden untuk periode lima tahun mendatang.