Keterlibatan Otonomi Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan suatu hal yang terus dicoba untuk diatasi pemerintahan di Indonesia.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K), HS Dillon mengatakan tujuan utama mengatasi permasalahan kemiskinan yaitu dengan ingatan kolektif. Selama tiga tahun ini, Dillon bersama tim berusaha untuk memberikan solusi dalam bentuk mengatasi kemiskinan.

"Sekarang otonomi daerah yang diberikan wewenang belum berhasil dengan harapan keberpihakan. Tujuan sebenarnya memberi wewenang ke daerah untuk mendekatkan pengambilan keputusan pada rakyat," ujar Dillon di Kantor UKP2K, Juanda, Gambir, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Dillon menuturkan, tujuan utama pengambilan keputusan tersebut tentunya untuk melahirkan keberpihakan kepada rakyat. Selama ini, ia mengaku keberpihakan tersebut sebaiknya memperhatikan tanggung jawab pemerintah.

Keberpihakan kepada penanggulangan kemiskinan tersebut terus digerakkan dengan upaya yang berorientasi ke daerah-daerah. Program penanggulangan harus meningkatkan solidarity maker yang ada di daerah-daerah sehingga bisa membantu pementasan kemiskinan. Dillon menambahkan penurunan kemiskinan tidak akan tercapai jika tingkat kesenjangan juga meningkat.

"Kalau warga miskin masih ada, kita belum berhasi cerdaskan kehidupan bangsa. Tidak perlu kita kasih uang, tapi kita bantu untuk mengambil keputusan membentuk modal," kata Dillon.