Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini mengatakan mekanisme Pilkada oleh DPRD merupakan pertimbangan elite politik bukan atas pertimbangan rakyat.

"Kami yakin bukan  pertimbangan untuk rakyat, tapi pertimbangan elite," ujar Titi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, sabtu (27/9/2014).

Titi mengatakan alasan pilkada tidak langsung agar rakyat tidak terkena politik uang sangat mengganggu akal sehat. Karena, lanjut Titi, substansi permasalahannya bukan terkena  imbas politik uang atau tidak, melainkan aspirasi rakyat  yang dilokalisasi ke DPRD.

Sehingga menurut Titi alasan yang dikemukakan untuk mendukung Pilkada DPRD dengan mencatut nama rakyat merupakan kebohongan yang akan selalu diingat.

"Kita tidak akan tutup mata atas tragedi dan drama 25 september lalu. Kita akan trauma," ujar Titi.

Tanggal 25 September 2014 dimaksud ketika rapat paripurna DPR RI mensahkan RUU Pilkada dengan Pilkada melalui DPRD bukan langsung oleh rakyat.

Titi mengatakan dengan dikembalikannya Pilkada ke DPRD telah membuktikan bahwa para elite tidak sabar dalam politik. Padahal untuk menjaga demokrasi tersebut kesabaran sangat diperlukan.

"Saya pernah katakan berkali-kali bahwa berdemokrasi  butuh kesabaran sebab jikalau tidak sabar, godaan kembali ke otoritarian dan fasis kuat. Kesabaran kita sekarang diuji, kita diminta sabar dengan  perilaku politisi," ujar Titi.