TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Ikrar Nusa Bhakti menilai sikap walkout Demokrat saat rapat paripurna pengesahan UU Pilkada bukan sebatas instruksi dari setingkat fraksi. Ia menduga, keputusan walkout ada pada komando lebih tinggi dari fraksi.

"Kalau menurut saya kalau memang benar apa yang terjadi pada malam itu adalah bukan cuma keputusan orang-orang di fraksi Demokrat semata, tapi juga ada komando yang lebih tinggi dari itu," kata Ikrar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2014).

Ikrar menuturkan, sikap Demokrat merupakan sebuah blunder yang sedang berusaha mengambil kembali hati rakyat. Demokrat sempat terpuruk dengan banyaknya kader yang terlibat kasus korupsi mulai dari Nazarudin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng.

"(Sikap walkout) ini menjadi sebuah upaya bagi partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri. Karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya," tuturnya.

Masih kata Ikrar, sikap fraksi Demokrat yang walkout di rapat paripurna tidak mencerminkan tujuan awal partai berlambang segitiga mercy itu dibentuk. Bahkan, menurutnya, dengan adanya sikap walkout akan semakin sulit mengembalikan khitoh Demokrat.

"(SBY) tidak mampu mengembalikan khitoh Partai Demokrat sebagai partai pembela rakyat dan partai tidak korup," tandasnya.