TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlahan, rahasia Fraksi Demokrat akhirnya terbongkar. Tindakan meninggalkan rapat paripurna (walkout) menjelang voting anggota DPR RI untuk memilih Pilkada langsung atau Pilkada melalui DPRD dianggap atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyoyono.

Bahkan Ruhut Sitompul mengatakan, SBY berkirim pesan singkat kepada pimpinan fraksi. Namun informasi ini dibantah Ignatius Mulyono, dan menyebut Ketua DPP Benny K Harman lah yang mengambil inisiatif walkout.

Selaku Ketua Umum Partai Demokrat, SBY yang sedang berada di Amerika Serikat mengirimkan SMS meminta kadernya meninggalkan ruangan karena opsi Pilkada langsung dengan 10 syarat yang diusung Demokrat ditolak fraksi-fraksi lain.  

"Dapat SMS kata dari Max Sopacua sama Ibu Nurhayati, ya sudah. Dari SBY, ya sudah. (Mau lakukan) apa lagi?" ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9).

Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menyatakan, pernyataan kekecewaan SBY atas manuver fraksi Demokrat yang menyebabkan disahkannya pilkada melalui DPRD, tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan.

"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" Charles mempertanyakan.

"SBY sebagai ketua umum dan wajah dari Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat," katanya lagi.

Ruhut mengatakan, aksi walkout dari sidang paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dilakukan Fraksi Demokrat, Jumat dini hari, sudah berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena informasi itu, Ruhut mengaku terkejut mendengar informasi SBY kecewa terhadap keputusan pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Ruhut mengaku baru mengetahui hal itu saat ditanya wartawan.

Ruhut menjelaskan, saat Fraksi Demokrat memutuskan walkout, dia langsung meminta penjelasan dari anggota Fraksi Demokrat lain, yakni Max Sopacua.
Menurut Ruhut, Max yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demorkat menyebut keputusan walkout berdasarkan instruksi langsung dari SBY.

Ruhut tak mau ambil pusing jika belakangan SBY terhadap hasil paripurna. Menurut dia, Max yang harus bertanggung jawab.

 "Itu urusan Waketum (Max), yang penting katanya ngaku sudah izin. Pak Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Demokrat) juga ada kemarin," ucap Ruhut.

Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya ialah opsi pilkada langsung dan tidak langsung.

Setelah melalui pemungutan suara atau voting, suara terbesar dari fraksi-fraksi parpol yang berada di Koalisi Merah Putih memenangkan pertarungan.