Permintaan Demokrat itu didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Demokrat.

Namun, belakangan Demokrat malah memilih walkout. Hasil voting, sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada lewat DPRD. Sedangkan anggota DPR yang mendukung pilkada langsung hanya 135 orang.

Pilkada melalui DPRD didukung Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah Fraksi PDIP, PKB dan Hanura.

Meski Fraksi Demokrat memilih walkout, ada delapan orang anggotanya yang bertahan dan memilih mendukung opsi pilkada langsung.

Dari Amerika Serikat, SBY mengaku kecewa soal pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pilkada lewat DPRD.  Menyikapi hasil itu, Demokrat akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi nantinya.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono salah satu dari delapan anggota DPR dari Fraksi Demorkat yang bertahan di ruangan paripurna RUU Pilkada dan memilih mendukung pilkada langsung. Menurut Ignatius, sikapnya itu justru menuruti perintah Ketum SBY.

"Ketua Umum sudah jelas mendukung pilkada langsung. Kalau WO tidak bisa diaplikasikan itu. Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi Ketua Umum," kata Ignatius.

Dia heran atas sikap walkout yang berbeda dengan instruksi SBY, yang akhirnya kecewa. Menurutnya, wajar SBY kecewa karena selama dua periode di pemerintahan, dia bisa merealisasikan sistem pilkada langsung.

"Yang WO itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi pilkada langsung oleh rakyat. Itu yang menjadikan tanda tanya padahal arah Ketua umum untuk pilkada langsung," sebut Ketua Baleg DPR tersebut.

Lantas, bagaimana dengan adanya kabar kalau SBY yang memberikan instruksi agar fraksi Partai Demokrat walk out?

Dia mengaku tidak tahu persoalan ini. Ditanya kemungkinan sanksi terhadap kader yang tidak ikut WO, dia menyerahkan hal tersebut kepada partai.

"Nggak apa-apa diberi sanksi. Kita menjalankan perintah ketua umum. Apakah kader patuh wajar diberi sanksi? Saya nggak tahu itu (SMS instruksi WO). Tanya Pak Max (Waketum PD)," tuturnya. (tribunnews/fer/zul/mal/kompas.com)