TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Politisi Golkar, Bambang Soesatyo meminta Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti bermain kata-kata terkait UU Pilkada yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa hari lalu.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, SBY harus memperjelas dan mempertegas sikapnya atas RUU Pilkada yang telah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR beberapa hari lalu.

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY sebaiknya berhenti bermain kata-kata, karena perilaku yang demikian hanya melahirkan ketidakpastian," ungkap Bambang kepada Tribunnews.com, Minggu (28/9/2014).

Lebih lanjut Politisi Golkar ini mempertanyakan sikap SBY terkait Pilkada lewat DPRD. "Kalau SBY menolak RUU Pilkada itu, kenapa baru sekarang?

Bukankah dia (SBY) sendiri yang menandatangani amanat presiden (ampres) atas RUU Pilkada tersebut tiga tahun lalu?" Demikian dia mempertanyakan.

Kata Bambang, kenapa saat partai besutannya, yaitu Partai Demokrat (PD) membela pemerintah yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD itu dengan mati-matian, malah meradang dan mengumbar perasaan.

Selama berada di Amerika Serikat, SBY berujar, ”Saya serius; berat untuk menandatangani UU ini, karena dari awal opsi saya pilkada langsung dengan perbaikan. "

"Dengan nada pernyataan seperti itu, saya melihat bahwa SBY masih saja bermain dengan kata-kata. Semua juga paham bahwa tidak ada pengaruhnya dia tanda tangan atau tidak. Dalam UU jelas, jika presiden tidak tanda tangan, otomatis dalam waktu satu bulan UU tersebut berlaku," kritiknya.

Lebih dari itu, menurutnya, dalam Paripurna yang sampai pagi dinihari lalu, Mendagri Gamawan Fauzi jelas hadir mewakili pemerintah dan presiden.

Bahkan selesai voting dan ketuk palu, Mendagri atas nama Presiden menyampaikan terima kasih karena usulan pemerintah tentang perubahan RUU Pilkada dari sistem langsung ke DPRD yang diajukan tiga tahun lalu akhirnya disepakati dan disetujui oleh DPR.

"Jadi, bagaimana bisa dia (SBY) tiba-tiba kaget dan mau menggugat?" Dia pertanyakan.