Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Temuan Kontras: 242 Anggota DPR Terpilih Miliki Catatan Buruk

"Setidaknya terdapat 242 nama anggota DPR RI yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hukum dan HAM,"

Editor: Y Gustaman
zoom-in Temuan Kontras: 242 Anggota DPR Terpilih Miliki Catatan Buruk
Warta Kota/henry lopulalan
SUMPAH ANGGOTA DPR,MPR DAN DPD- Anggota MPR-DPR-DPD mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Nusantara, Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10). Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, dengan total anggaran sekitar Rp.16 miliar. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengaku menemukan 242 anggota DPR Periode 2014-2019 yang memiliki catatan buruk. Hasil tersebut berdasar penelusuran selama ini.

"Setidaknya terdapat 242 nama anggota DPR RI yang memiliki catatan buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hukum dan HAM," jelas Deputi Bidang Peneltian dan Pengembangan Kontras Farah Fathurrahmi di Kontras, Selasa (14/10/2014).

Menurutnya, Sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan para anggota DPR RI tersebut seperti pernah tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi, pernah diperiksa KPK, Polisi dan Kejaksaan terkait kasus korupsi.

Tidak hanya itu, anggota dewan terpilih itu juga pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, serta memiliki catatan absen yang buruk semasa menjabat sebagai anggota DPR pada periode sebelumnya.

"Kontras juga menemukan beberapa nama yang terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM, seperti Muhamad Misbakhun dan Tifatul Sembiring. Mereka pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak kebebasan berekspresi di Indonesia," ujar Farah.

Buruknya catatan para anggota dewan, membuat sejumlah regulasi disiapkan untuk memuluskan jalan para perompak politik, untuk membelokkan arah demokrasi Indonesia ke arah Orde Baru. Sehingga, rakyat perlu terus mengawal proses demokrasi yang menjunjung HAM.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas