TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dominasi penguasaan Koalisi Merah Putih (KMP) di berbagai posisi jabatan di DPR dan MPR, lebih dikarenakan jumlah kursi yang dimiliki fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dipunyai fraksi-fraksi penyokong Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Namun, komunikasi politik yang "dimainkan" para ketua fraksi untuk mengatasi kebuntuan politik juga sangat diperlukan.

Berhasil ditariknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke gerbong Koalisi Indonesia Hebat saat penyusunan pimpinan MPR walau akhirnya kalah, menunjukkan kepiawaian ketua fraksi dalam menambah dukungan fraksi lain.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat tidak ada kegagalan dari fraksi-fraksi KIH dalam melawan kedigjayaan KMP.

Dari matematis saja, jumlah suara yang dimiliki KIH jauh dibawah KMP.

"Peluang kekuatan KIH akan bertambah di parlemen jika PPP sudah memastikan arah politiknya bersama KIH, hanya saja KIH harus terus memainkan kepiawaiannya dalam melakukan negosiasi politik untuk mengurangi dominasi KMP. Momentum proses persetujuan Perppu Pilkada Langsung di DPR nanti, akan menjadi taruhan keberhasilan negosiasi politik dari kedua kubu. Jika kubu KIH bisa memaksimalkan dukungan dari fraksi Demokrat dan PAN makan dapat dipastikan, usulan pilkada melalui DPRD yang digadang-gadang KMP akan ditolak," ucap Ari Junaedi di Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, politik sangat bersifat cair dan dinamis.

Kebekuan politik yang selama ini tergambarkan dari pemisahan kekuatan yang diametral berseberangan antara KIH dan KMP bisa dikendurkan berkat lobby-lobby politik yang intens.

"Lihat bagaimana Jokowi bisa mengendurkan syaraf ketegangan politik pasca pilpres usai berpelukkan dengan Prabowo.

Saya rasa, fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bisa mengedepankan kepentingan rakyat jauh diatas kepentingan kelompok apalagi elit. Penyusunan komposisi alat kelengkapan DPR berupa jabatan-jabatan di komisi-komisi akan menjadi ujian seberapa berhasilnya lobby dan negosiasi politik yang dimainkan para ketua fraksi.

Jika KIH bisa meyakinkan KMP maka alat kelengkapan DPR bisa dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika gagal, maka skenario awal yang telah dipersiapkan KMP yang ingin menguasai seluruh pimpinan komisi tidak akan tertahankan lagi," timpal Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) ini.