TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada sejumlah kementerian baru terbentuk dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf kalla. Salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Kantor kementerian ini masih belum ada. Namun, Menteri Koordinator (Menko) Maritim Indroyono Soesilo mengatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait kantor.

Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pun direkomendasikan Mensesneg dipakai sebagai kantor sementara Kemenko Maritim ini.

"Sementara di gedung BBPT lantai tiga," ungkap Indroyono seusai rapat perdana kabinet kerja Jokowi-JK di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2014).

Namun, imbuhnya, Mensesneg menjanjikan segera membuat kantor tetap buat Kemenko Maritim. Selain itu, untuk anggaran operasional kementerian baru ini, jelasnya, Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro telah menyatakan masih ada anggaran yang cukup buat operasional Kemenko Maritim hingga Desember 2014.

Kemudian, terkait sumber daya manusia atau tenaga kerja dan organisasi di Kemenko Maritim, Indroyono pun mengaku akan langsung berkoordinasi dengan Menteri Pengadaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi.

"Begitu organisasinya disetujui menteri PAN, tentu keluar Perpres agar orang-orangnya dipasangkan," ujarnya.

Namun, tegasnya, tidak ada penambahan tenaga baru (pegawai negeri sipil) untuk mengisi Kemenko Maritim. PNS yang ada di sejumlah kementerian terkait dan memiliki kapabilitas akan diplot di Kemenko Maritim.

"Tidak ada penambahan sumber daya manusia. Yang ada saja yang kita pakai. Dan itu bisa darimana saja. Bisa dicari empat kementerian ya g dinaungi Kemenko Maritim, bisa dari TNI angkatan laut, semua saja bisa," tegasnya.

Tapi yang jelas, tegas dia, bukan berarti kementeriannya tidak bekerja dari awal seperti diperintah Presiden Jokowi. Dia akan memulai pekerjaannya di kantor sementara dan akan langsung mengumpulkan menteri-menteri di bawah kemenko maritim, yakni pariwisata, ESDM, kelautan dan perikanan dan kementerian transportasi.

Langkah duduk bersama empat menteri tersebut menurutnya harus dilakukan untuk mulai menajamkan program kerja di masing-masing kementerian untuk menjalankan visi dan misi Jokowi.