Tribunnews.com, Jakarta - Meski hubungan antara fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di depan layar terus memanas, tetapi di belakang layar kedua kubu  terus membangun komunikasi untuk menyelesaikan konflik di internal DPR.

Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, dengan komunikasi tersebut, diharapkan akan terjadi musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi.

"Kita mencari kebuntuan dari proses politik yang terjadi di parlemen," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Pramono mengatakan, dari pihak KIH, pertemuan diwakili oleh dirinya dan politisi PDI-P lainnya, Olly Dondokambey. Adapun pihak KMP diwakili oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua DPR Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham. (baca juga: Pengamat: KIH Tidak Tepat Buat Pimpinan DPR Tandingan)

"Kita targetkan minggu depan ada solusi yang diterima kedua belah pihak," ujar mantan Wakil Ketua DPR tersebut.

Pramono enggan menjelaskan secara detail hasil musyawarah tersebut. Namun dia memastikan, pertemuan yang berlangsung sekitar 15 kali itu sudah menghasilkan berbagai kesepakatan awal. KIH, kata dia, tetap akan melanjutkan DPR tandingan yang dibentuk hingga kesepakatan bersifat final.

"Kesepakatan sedang berjalan, perlu persetujuan semuanya. Kami lapor ke Ketua Umum dan ke pimpinan fraksi, begitu juga mereka," ucap Pramono.

Pramono memastikan, musyawarah yang dilakukan ini bukan hanya masalah bagi-bagi kursi dalam alat kelengkapan DPR. Namun, kata dia, musyawarah ini menyangkut azas proporsionalitas untuk setiap fraksi.

"Saya dengar Pak Prabowo dan Pak ARB ingin cepat ini diselesaikan. Intinya bagaimana dualisme dan pembagian AKD bisa diselesaikan," ujar Pramono.

DPR berencana menambah jumlah komisi. Pemekaran komisi dari 11 komisi yang ada dapat dilakukan untuk mengakomodasi keinginan KIH ikut memimpin komisi-komisi.