Misbakhun Ingatkan Presiden Jokowi Koordinasi dengan Para Menteri Soal Utang Negara
Muhammad Misbakhun, mengingatkan Presiden Jokowi untuk meningkatkan koordinasi dengan anggota kabinetnya dalam memberikan pernyataan di ruang publik.
Editor: Rachmat Hidayat
Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasang target dalam lima tahun membayar Rp 1.000 triliun utang luar negeri. Utang Indonesia diketahui mencapai 1.667,7 triliun.
"Saya rasa itu bisa, Rp 1.000 triliun dalam lima tahun," ujar Tjahjo saat berbincang santai dengan wartawan Kompas Gramedia Grup di redaksi Kompas TV, Jumat (14/11/2014).
Selain meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, Tjahjo mengatakan bahwa uang itu akan didapatkan dari efisiensi anggaran. Menurut Tjahjo, inefisiensi anggaran yang bisa dihemat memiliki jumlah yang sangat besar.
Salah satu pos anggaran yang diefisiensi yakni biaya operasional pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah provinsi seluruh Indonesia dan pejabat DPRD-nya.
Tjahjo mencontohkan, setiap hari, kantornya selalu kedatangan tamu, yakni DPRD seluruh Indonesia. Rata-rata, satu hari didatangi oleh satu DPRD tingkat provinsi dan lima DPRD tingkat kota atau kabupaten. Mereka datang hanya ingin mengesahkan Peraturan Daerah (Perda).
"Itu saja yang datang 29 orang, satu DPRD. Belum nginepnya tiga hari di Jakarta," ujar Tjahjo.
Begitu juga dengan biaya operasional para pejabat pemerintah daerah. Seringkali, mereka memilih menggelar rapat di hotel-hotel mewah.
Selain itu, Tjahjo menyebutkan bahwa ada gubernur dengan biaya perawatan mobil hingga Rp 300 juta. "Yang seperti-seperti itu kita larang. Saya yakin kalau kita mau, kita pasti bisa," pungkas Tjahjo Kumolo.
