Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Surya Paloh Sarankan Abraham Hormati Lembaga Lain

"KPK hari ini hadir tidak terlepas dari peran DPR. Sementara DPR representasi partai politik," kata Surya, Jumat (21/11/2014).

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Y Gustaman
zoom-in Surya Paloh Sarankan Abraham Hormati Lembaga Lain
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kiri) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto (kanan) menghadiri konferensi pers gelar barang bukti berupa uang senilai 2 milyar Rupiah di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2014). Uang yang terdiri dari 156 ribu Dollar Singapura dan 500 juta Rupiah tersebut merupakan sitaan dari operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan tersangka Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung, terkait proses alih fungsi hutan di Provinsi Riau. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh balik mengomentari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang menyoal pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Sebagai pimpinan lembaga, Abraham harusnya dapat membesarkan hati lembaga lain. Ini sebagai bentuk penghargaan satu lembaga terhadap lembaga lain. Ia menyayangkan sikap Abraham yang berprasangka negatif terhadap parpol.

Seharusnya, sambung Surya, Abraham samad menyadari pimpinan KPK terpilih tidak terlepas dari peran partai politik. "KPK hari ini hadir tidak terlepas dari peran DPR. Sementara DPR representasi partai politik," kata Surya, Jumat (21/11/2014).

Sebelumnya, Samad menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak tepat. Samad menyayangkan Jaksa Agung yang terpilih berasal dari partai politik.

"Sangat tidak tepat. Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik," ujar Samad melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem usai pensiun sebagai jaksa. Menurut Samad, orang berlatar belakang politik biasanya memiliki konflik kepentingan. Sementara posisi Jaksa Agung harus diisi sosok independen.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas