TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Boni Hargens meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo bekerja terlebih dahulu menerapkan segala kebijakannya. Meski beberapa kebijakan seperti menaikkan harga BBM menuai kecaman dari sejumlah elemen masyarakat.

"Masyarakat jangan terlalu cepat mengadili maupun memberikan penilaian kepada Jokowi, biarkan Pak Jokowi bekerja dulu," kata Boni dalam keterangannya diterima Tribunnews, Selasa (25/11/2014).

Hal itu juga diulasnya dalam diskusi bertema "Kenaikan Harga BBM : Obat atau Racun" yang diinisiasi DHN 45 Bidang Kesra di Gedung Joeang 45, Menteng Jakarta Pusat.

Turut hadir narasumber lainnya, Presiden KSBSI Mudhofir, Ketua GSBI Rudi HB Damman, dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.

Menurut Boni, masih terlalu cepat untuk menilai apakah pemerintahan Jokowi gagal atau berhasil membangun negeri ini. Namun Boni memastikan bahwa dirinya akan tetap kritis dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Jokowi.

"Jika Jokowi itu melenceng, tidak menerapkan konsepnya maka kita yang paling terdepan untuk mengkritisinya," ujarnya.

Boni menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang harus ditanggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Disebutkannya, ada alasan mengapa Jokowi langsung menaikkan harga BBM tak lama setelah dilantik, yaitu, celah ruang fiskal yang begitu sempit dalam APBN.

"Saya memahami langkah Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM. Konteksnya adalah ada celah fiskal yang begitu sempit dalam APBN kita. Ini adalah beban yang diwariskan dari zaman SBY yang harus ditanggung Jokowi," kata Boni.

Boni mengemukakan, dengan keputusan menaikkan harga BBM, maka saat ini pemerintah harus serius menjalankan  program Kartu Sakti dan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia. Boni pun menyadari adanya guncangan sosial akibat naiknya harga BBM. Namun, ia memprediksi imbasnya pada naiknya harga kebutuhan pokok hanya akan berlangsung selama 2 bulan.

"Memang akan ada turbulensi sosial, tapi itu juga tak akan lama berlangsung. Karena Presiden pasti punya kebijakan lain yang pro rakyat hasil dari pencabutan subsidi," imbuhnya. (Edwin Firdaus)