TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konflik yang terjadi di Partai Golkar disebut mirip dengan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  Namun, demikian parpol berlambang kakbah itu enggan mencampuri urusan internal partai berlambang pohon beringin.

Termasuk juga statemen Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas di Bali akhir bulan ini, PPP tidak mau terlibat.

Ketua DPP PPP Isa Muchsin mengatakan, saat ini  ada pihak-pihak yang mencampuri urusan partai lain dengan mengatasnamakan PPP. Padahal, lanjut dia, mereka itu tidak berhak mengatasnamakan PPP karena bukan pengurus. "Ada yang mengatasnamakan PPP, mereka itu bodong, PPP tak pernah ikut-ikutan urusan parpol lain," kata Isa Muchsin, Kamis (27/11/2014).

Dia menyadari, pihak yang menyerang Menkopolhukam dengan mengatasnamakan PPP sama sekali tidak paham aturan.

Hal ini dilakukan, karena lemahnya pengetahuan terhadap Pasal 12 huruf c UU 2/2008 tentang Partai Politik yang mengatur hak parpol adalah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

"Cobalah baca ketentuan Undang-Undang, jadi memang begitu kalau organisasi ilegal nggak paham aturan," ujar mantan Sekjen PB PMII ini.

Mengenai posisi pernyataan Menkopolhukam, Isa Muchsin menilai hanya sebatas imbauan dengan alasan keamanan. Dan hal itu wajar sesuai dengan tupoksinya. "Tugas Menkopolhukam ya salah satunya mengkoordinir masalah keamanan disamping tugas lainnya," ujar Isa.

Sebelumnya, kader PPP Fernita Darwis menyerang Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyarankan Kapolri agar tidak memberikan izin penyelanggaraan Munas Golkar di Bali karena berpotensi menganggu keamanan.