TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Menurut ICW, penunjukan Prasetyo menimbulkan kontroversial karena banyak menuai protes dari sejumlah kalangan.

"Padahal masih banyak figur-figur lain yang bersih, berani dan berprestasi yang layak menjadi Jaksa Agung dibanding Prasetyo," kata Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho di kantornya, Jumat (28/11/2014).

Emerson menuturkan, pemilihan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sarat akan kepentingan politik karena mekanisme proses seleksi yang diskriminatif. Menurutnya, independensi, keberanian, integritas dan prestasi dari Jaksa Agung baru diragukan.

"Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada intinya menyebutkan Kejaksaan adalah kekuasaan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan. Termasuk dalam hal ini pengaruh partai politik," tuturnya.

Masih kata Emerson, latar belakang Prasetyo sebagai politisi menghadirkan kekhawatiran tersendiri. Menurutnya, Kejaksaan akan rawan adanya intervensi politik atau tersandera kepentingan politik.

Menurutnya, latarbelakang Prasetyo sebagai kader Parpol akan menimbulkan loyalitas ganda. Selain loyal kepada Presiden, Jaksa Agung yang berasal dari Parpol menuru Emerson diduga juga akan loyal kepada pimpinan partai di mana pernah bergabung.

"Bahkan bukan tidak mungkin Jaksa Agung punya dua kantor atau lebih. Baik yang resmi kantor Kejaksaan Agung maupun yang tidak resmi di kantor partai atau rumah pimpinan partai," katanya.