Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut bakal membuat skenario demi pemenangan dirinya sebagai ketua umum untuk kedua kalinya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX yang akan digelar 30 November mendatang di Bali.

Anggota Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, sama sekali tak ada unsur demokratis di hasil Munas termasuk pemilihan Ketum Golkar yang baru nanti.

"Jadi gini, posesnya setelah ketum menyampaikan pertanggungjawaban, nanti ada pandangan umum masing-masing DPD Golkar. Waktu itu ketua pidato sudah didampingi Ketua DPD. Mereka (Ketua DPD) yang nggak hadir dipecat diberhentikan langsung," kata Agun saat mengikuti Live Chat bersama Tribunnews.com di kantor Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Menurutnya, seluruh ketua DPD nanti akan mendeklarasikan dan mengusulkan Ical, sapaan Aburizal kembali menjadi ketua umum.

"Mereka akan bilang, kami dapat menerima pertanggungjawaban dan mengapresiasi Golkar dibawah kepemimpinan ARB. Untuk itu kami kembali mengusulkan sebagai caketum. Nanti seluruh ketua DPD yang didepan bawa dokumen dukungan. Nah yang memimpin sidang pasti Nurdin Halid atau Theo L Sambuaga atau Fadel, kalau yang lain ngoceh-ngoceh tetap ngetok palu sampai patah," jelasnya.

Agun menjelaskan, setting susunan acara di Munas persis seperti yang digelar di Rapimnas Yogyakarta November 2014 ini.

"Setelah itu, pimpinan sidang mengatakan 'saudara-saudara sekalian total suara yang mendukung sekian. Pertanggungjawaban ketum juga diterima'. Nah udah tuh seluruh peserta teriak setuju. Padahal pasukannya udah disiapin," kata Agun.

Lebih lanjut saat memasuki agenda pencalonan, dihadapan Ical, Ketua DPD menyerahkan dukungan yang disebut sudah mencapai 70 persen.

"Jadi untuk apalagi dipilih, karena cuma calon tunggal, langsung diketok. Selesai," kata Agun.

Sebelumnya diberitakan, Ical membantah settingan tersebut. Menurutnya, semua hasil Munas termasuk Ketum Golkar yang baru menurut pria yang karib disapa Ical tersebut, tergantung kepada keinginan dan keputusan dewan Pimpinan Daerah (DPD) selaku pemegang suara.

"Itu terserah kepada pemegang hak suara, para peserta. Saya tak bisa menentukan DPP menentukan apa. Pemegang suara lah yang akan melakukan," ujar Ical di Jakarta, (25/11/2014) lalu.

Ical menjamin pemilihan Ketum Golkar yang baru akan berlangsung demokratis dan penyelenggaraan Munas akan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Akan demokratis memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Seperti yang disampaikan ketua dewan pertimbangan," ujar Ical.

Ical telah menentukan akan menyelenggarakan Munas pada 30 November mendatang di Bali. Selain itu rapat pleno yang membahas wewenang dan penyelenggaraan Munas sebenarnya tidak perlu dilakukan, lantaran menurut Ical berdasarkan hasil Rapimnas, ketua umum lah yang diberi mandat mempersiapkan Munas, bukannya DPP.

"Rapimnas itu keputusan tertinggi setalah Munas, yang mesti ditaati dan diikuti oleh semua anggota partai," ujarnya.