Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, BALI -  Panitia Pengarah (Steering Committee) Munas IX Golkar, Nurdin Halid, angkat bicara mengenai beredarnya rekaman yang diduga suaranya. Nurdin meminta rekaman tersebut.

"Mana rekamannya, mana?" tanya Nurdin di Hotel Westin, Bali, Senin (1/12/2014).

Nurdin mengaku sering bertemu dengan DPD I Golkar. Dalam pertemuan itu, Mantan Ketua Umum PSSI itu mengaku tidak ada yang spesial.

"Biasa saja tidak ada apa-apa," tuturnya.

Nurdin mengakui adanya pertemuan DPD I di Bali sebelum Munas berlangsung. Tetapi ia lupa dalam pertemuan itu membahas soal apa.

Ia juga membantah pasal 22 dalam Tata Tertib Munas dibuat untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum.

"Pasal itu sudah lama jadi engga ada itu," katanya.

Sebelumnya beredar sebuah transkrip diduga merupakan arahan Nurdin Halid agar peserta Munas Partai Golkar memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum DPP Golkar periode selanjutnya. Rekaman ini bikin heboh peserta Munas.

Arahan itu, berdasarkan rekaman, disampaikan dalam sebuah rapat yang diduga dipimpin oleh Nurdin.

Dikutip dari Kompas.com, hari ini beredar sebuah transkrip, diduga merupakan arahan Nurdin Halid agar peserta Munas Partai Golkar memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum DPP Golkar periode selanjutnya. Arahan itu, berdasarkan rekaman, disampaikan dalam sebuah rapat yang diduga dipimpin oleh Nurdin.

"Baik Saudara sekalian, para floor, media Munas ini sukses apabila Pak ARB (Aburizal Bakrie) terpilih. Munas ini sukses bergantung Saudara-saudara bahwa tak ada pilihan lain," kata pria yang diduga Nurdin itu, seperti dikutip dari rekaman tersebut.

Arahan itu terdengar pada menit ke-23 hingga ke-32 dari durasi rekaman selama dua jam.

"Ditetapkan payung hukum calon ketum kita akan ke tatib munas. Itu baru di tatib, dan tata cara tatib munas kita ini, Pasal 22 berbunyi kalau bapak-bapak berhasil, munas bisa selesai 99 persen. Hati kita sudah satu ya?" lanjut pria yang diduga Nurdin itu.

Salah seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya memastikan kebenaran dari rekaman tersebut.

Adapun pasal kontroversial dalam Munas Golkar ini adalah Pasal 22 Tata Tertib, yang berbunyi "Masing-masing unsur peserta yang memiliki hak suara hanya dapat mencalonkan seorang bakal calon ketua umum, dengan menyampaikan secara tertulis surat pernyataan mencalonkan dan memilih pada saat penyampaian pemandangan umum."