Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Penyelamat Partai Golkar, Selasa (2/12/2014) malam, berhasil menyusun program-program yang sudah disepakati bersama dari aspek hukum, opini, dan aksi untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada 10 Januari 2015.

Anggota Presidium Agun Gunandjar mengaku akan menggelar seminar yang melibatkan seluruh pengurus partai. "Ini bukan munas tandingan, tapi munas konstitusional dan terbuka sesuai AD/ART," katanya usai mengikuti rapat di kantor DPP Partai Golkar.

Agun menjamin munas Januari nanti konstitusional dan menjamin kenyamanan, ketenangan, dan kepastian kepada seluruh peserta. Munas pun terbuka bagi kader yang ingin mengajukan diri sebagai bakal calon ketua umum Golkar sesuai dengan AD/ART partai.

Bakal calon ketum ini, nantinya diverifikasi agar memenuhi syarat 30 persen dukungan peserta munas. Para bakal calon yang lolos akan mengikuti tahap selanjutnya sebagai calon yang berhak dipilih peserta munas.

Munas IX Golkar di Jakarta turut mengundang seluruh kader partai berlambang beringin yang menjadi peserta Munas IX Golkar di Bali. "Kami harus memberi keyakinan agar mereka (peserta Munas Bali) tergugah dan datang ke Jakarta nantinya," harapnya.

Selain membahas persiapan munas, Presidium sepakat untuk menyurati lagi Kementerian Hukum dan Ham tentang penyelenggaraan Munas Bali yang dianggap ilegal. Menurut Agun, munas yang digelar kubu Aburizal Bakrie sangat tidak demokratis dan terbukti dari penyusunan tata tertib yang tidak transparan.

"Kami juga merespon beredarnya rekaman Nurdin Halid sebagai pimpinan Munas yang harusnya netral. Faktanya Ia mengarahkan tata tertib itu sendiri," terangnya.

Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar di ruangan Agung Laksono, lantai dua gedung utama DPP. Hadir dalam rapat itu Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, dan Ibnu Munzir, dan Zainuddin Amali.