Kubu Ical Yakin Tidak Ada DPD I dan II yang Ikut Munas Tandingan
Lalu Mara, yakin elemen pengurus partainya solid dan patuh terhadap hasil Munas di Bali
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Lalu Mara, yakin elemen pengurus partainya solid dan patuh terhadap hasil Munas di Bali. Ia yakin tidak ada DPD I dan II pemilik hak suara yang ikut Munas di Bali 'melipir' menghadiri Munas tandingan pimpinan Agung Laksono di Ancol, Jakarta, malam ini.
"Itu klaim-klaim saja. Kan jumlah suara 560 lebih," kata Lalu Mara melalui telepon, Sabtu (6/12/2014) malam.
Pernyataan itu disampaikan Lalu Mara menanggapi pengakuan Ketua Penyelenggara Munas Golkar di Jakarta, Yorrys Raweyai, bahwa ada 384 DPD I dan II peserta Munas di Bali ikut dalam Munas yang diselenggarakan di Jakarta malam ini.
Lalu Mara memastikan, pengurus DPP, Dewan Pertimbangan partai, Fraksi Partai Golkar di DPR, Tingkat II hingga DPD Tingkat II, tetap solid dan patuh terhadap hasil Munas di Bali pada 30 November-4 Desember 2014.
Menurut Lalu Mara, sesuai Munas di Bali, para pengurus DPD I dan II sudah tahu ada sanksi pemberhentian secara berjenjang bagi yang mengikuti Munas tandingan pimpinan Agung Laksono di Jakarta malam ini. Sebab, keberadaan Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono yang melahirkan penyelenggaraan Munas tandingan adalah melanggar AD/ART partai.
"(Munas tandingan Golkar) ini bukan dinamika lagi. Munas yang dilaksanakan pada 30 November kemarin adalah sesuai AD/ART, sesuai hasil Rapimnas parta," tandasnya.
Sepengetahuan Lalu Mara, pihaknya belum mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar 2014-2019 hasil Munas di Bali ke Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM. "Segera setelah ada proses ini, karena hasilnya masih sedang dibukukan, dirapikan. Senin atau Selasa akan didaftarkan," ujarnya.
Ia pun yakin Menkumham Yasonna Laoly akan menyetujui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas di Bali dan tidak akan menerbitkan SK persetujuan pengurus Partai Golkar hasil Munas di Jakarta atau seperti kejadian dualisme di PPP.
"Saya kira Menkumham juga tahu Munas yang sah yang di Bali, karena Munas tersebut live (disiarkan langsung stasiun televisi," imbuhnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.