Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Tuding Golkar Langgar Kesepakatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyayangkan sikap Partai Golkar yang secara tegas menolak Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, sudah ada kesepakatan antara Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk Partai Golkar sebelum Perppu tersebut dikeluarkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Padahal, sudah ada kesepakatan antara Partai Demokrat dengan KMP sebelumnya," ujar Didi dalam dialog Smart FM bersama Populi Center di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).

Didi mengaku Partai Demokrat kini tidak memahami sikap yang diperlihatkan partai berlambang pohon beringin ini. Padahal, sudah tegas dalam perjanjian sebelumnya, Partai Golkar mendukung Pilkada langsung.

"Selama ini yang kami pahami betul adalah Golkar mendukung pilkada langsung," tutur Didi.

Melihat sikap Golkar yang tidak konsisten, Didi kembali menegaskan bahwa partai Demokrat tidak akan mengubah sikapnya, yakni mendukung pilkada langsung. Menurutnya, kepala daerah tetap harus dipilih langsung oleh masyarakat.

"Namanya saja wakil rakyat, masa tidak dipilih oleh rakyat," kata Didi.