TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo kian mesra setelah keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Bahkan SBY menyebutkan, sepakat dengan Jokowi memperjuangkan nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota.

Namun demikian Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, posisi partainya tetap sebagai penyeimbang.

"Kami tetap menjadi penyeimbang. Mana kala kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat, in line dengan kebijakan SBY, kami mendukung didepan. Apablia sebaliknya kami tidak mendukung," kata Agus di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, partainya tetap menjadi penyeimbang pemerintahan. Demokrat tidak tertarik dengan tawaran bergabung ke dalam pemerintahan.

Lebih lanjut Agus meminta posisi Demokrat sebagai penyeimbang jangan diartikan dengan oposisi. Sebab menurut Agus, Demokrat siap mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat.

Agus menegaskan, Demokrat tidak akan menyerah dalam memperjuangkan Perppu Pilkada. Sebab hal itu demi menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

"Demokrat tetap berdiri teguh untuk mendukung perppu ini, dan ini harga mati harus diperjuangkan hingga harus berhasil," katanya.