TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil audit BPK tahun 2013, subsidi Listrik murni Pemerintah kepada PLN mencapai Rp 79,4 Triliun dan meningkat menjadi Rp 83,1 Triliun di tahun 2014. Itu sesuai laporan keuangan PLN. Semantara di tahun 2015, berdasarkan kesepakatan DPR dengan pemerintah, subsidi Listrilk untuk tahun itu sebesar Rp 68,6 Triliun.

"Walaupun pada tahun 2015 subsidi listrik turun menjadi Rp 68.6 Triliun bila dibandingkan tahun 2014, yang sampai Rp 83,1 Triliun. Maka prediksi tahun 2015 subsidi akan tetap naik merangkak, dan berkisaran diatas Rp 70 Triliun," kata Pengamat Anggaran Politik dari FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada Tribun, Minggu (14/12/2014).

Kenapa akan naik? Menurut Uchok, hal itu bisa dilihat dari subsidi listrik pada 2014 yang dikatakan hanya sebesar Rp 83,1 Triliun, dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp 34,8 Triliun. Sehingga total subsidi diperkirakan mencapai Rp.117,9 Triliun.

Begitu juga hasil audit BPK tahun 2013, ungkap Direktur Investigasi FITRA itu, pembayaran subsidi murni hanya sebesar Rp.79,4 Triliun, tapi PLN tetap minta tambah kepada pemerintah sebesar Rp 21,7 Trilun. Sehingga total subsidi menjadi Rp 101,2 Triliun.

"Penambahaan subsidi memang 'aneh Bin Janggal' karena, pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni, tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu. Jadi, subsidi sudah sangat tinggi, dan ditambah harga tarif listrik naik, tapi PLN masih bisa meminta tambahan anggaran subsidi listrik," kata Uchok.

Menurut Uchok, untuk membongkar keanehan bin kejanggalan ini, diperlukan audit investigasi oleh auditor negara untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam internal pengelola uang PLN ini.

Kemudian daripada itu, kata Uchok, penambahaan subsidi, dan akan adanya kenaikan tarif dasar Listrik oleh PLN adalah Kado kedua (setelah BBM) awal dari berkuasanya pemerintah Jokowi ini.

"Hebat memang, Prestasi pemerintah Jokowi ini, baru beberapa bulan sudah bisa menaikan BBM, dan akan menaikan tarif dasar listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat," sindir Uchok. Padahal pemerintah Jokowi, lanjut dia, wajahnya merakyat seperti presiden dan menteri-menteri suka blusukan ke rakyat. Tapi mengapa kebijakan pemerintah justru tidak berpihak kepada rakyatnya dan antisubsidi.

"Makanya kalau habis blusukan ke rakyat, baik presiden maupun menteri, jangan lupa mandi biar " fresh" dan segar biar dapat ide-ide segar yg dpt membela rakyat. Kalau blusukan belum mandi, pasti bau. Dan bau itu sama dengan anti rakyat, dan anti rakyat itu, pemerintah yg suka menaikan harga-harga buat rakyat seperti harga BBM, dan menaikan tarif dasar listrik," imbuhnya.
Edwin Firdaus