TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menyarankan tim seleksi calon Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurutnya, pelibatan KPK dan PPATK diperlukan untuk menghindari dirjen pajak yang terpilih nanti, hasil pesanan untuk kepentingan pihak tertentu.

Uchok mengungkapkan, selama ini proses seleksi calon dirjen pajak memang kurang transparan. "Ada anggapan di timsel, bahwa yang tahu soal dirjen pajak itu mereka, publik dianggap bodoh," ujar Uchok, Selasa (16/12/2014).

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA ini memerkirakan dirjen pajak yang terpilih nanti tidak sesuai keinginan publik karena tim seleksi tak transparan. "Tim seleksi yang dibentuk adalah tim yang tidak serius alias main-main, dan kurang transparansi dalam proses seleksinya," ujarnya.

Sebelumnya beredar informasi, ada salah catu calon dirjen pajak yang menjadi titipan salah satu pengusaha. Sumber itu menyebut sang pengusaha merasa berjasa pada terpilihnya Joko Widodo, sehingga mencoba meng-golkan calonnya sebagai dirjen pajak.

Calon yang juga berasal dari internal Ditjen Pajak Kemenkeu itu bahkan sudah masuk seleksi pada tahapan lima besar.

Meski mendorong adanya pelibatan KPK dan PPATK dalam proses pemilihan calon dirjen pajak, namun Uchok tak yakin tim seleksi akan melakukannya. Sebab, melibatkan KPK dan PPATK bisa membuat calon tertentu terpental.

”Karena, bisa merecoki permainan kandidat pilihan mereka. Melibatkan KPK berarti ada campur tangan dalam menentukan pilihan," katanya.

Uchok pesimistis, dirjen pajak yang terpilih mampu melaksanakan tugas dengan baik. Padahal, salah satu tugas penting itu adalah mencapai target penerimaan pajak seperti yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR.

"Saya ragu terpilih dirjen pajak yang baik, apalagi seorang dirjen yang mampu melampaui target pajak minimal yang disepakati pemerintah dengan DPR, atau bisa mengumpulkan pajak sampai 20 persen PDB (produk domestik bruto, red) per tahun," ucapnya.