TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Golkar Kubu Aburizal Bakrie membantah memelintir pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Ucapan itu terkait Menkumham mengembalikan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009.

"Pak Ical telepon menteri kembali, apa bicara seperti itu. Memang tidak ada surat. Menurut ahli hukum, pernyataan pejabat negara punya kekuatan yang sama. Ada yang tertulis ada yang tidak," kata Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Tantowi mengatakan Ical telah menghubungi Yasonna dan menanyakan mengenai pernyataan tersebut. "Apa pernyataan tersebut bisa dianggap pernyataan pemerintah, iya betul," ungkapnya.

Selain itu, Tantowi juga menilai sulit syarat islah yang diajukan kubu Agung Laksono. Yakni membubarkan Koalisi Merah Putih (KMP). Munas Bali memutuskan Golkar tetap berada di KMP.

"Kalau liat persepktif itu susah. Karena output dua munas beda. Harus Diselesaikan lewat mahkamah partai kalau tidak bisa baru pengadilan," ujarnya.

Kemudian mengenai doktrin Golkar mendukung pemerintah, Tantowi juga menjelaskannya. Menurutnya doktrin itu saat pemerintah orde baru. Sedangkan saat orde reformasi, UU memutuskan Golkar sebagai partai politik.

"Kalau orang pikir Golkar harus di pemerintah itu tidak sesuai UU. Berarti itu di jaman Orde Baru, tidak sesuai dengan reformasi," ungkapnya.