TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai melaksanakan reses, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menerima keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ternyata, dalam pelaksanaannya kedua program tersebut terbentur beberapa kendala termasuk belum tepat sasaran.

Abdul Ghoni, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, menjelaskan untuk pelaksanaan KJS banyak aduan rumah sakit tidak mau menerima pasien KJS. "Di beberapa rumah sakit selalu banyak alasan untuk tidak dapat menerima pasien. Kamar penuh lah, segala macam," ungkap Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Dia mengatakan, alasan kenapa beberapa rumah sakit tidak bisa menerima pasien dikarenakan saldo Pemprov DKI mulai menipis di rumah sakit.

"Usut punya usut ada plafond pembayaran DKI di rumah sakit belum dibayarkan Pemda DKI. Istilahnya itu saldo yang disimpan di rumah sakit sudah menipis, jadi tidak mencukupi," ungkapnya.

Abdul Ghoni pun mengkritisi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo belum lama ini. Program tersebut terkesan tumpang tindih dengan program yang ada di provinsi DKI. Akibatnya tidak sedikit masyarakat akhirnya kebingungan untuk membedakan kegunaan program bantuan kesehatan tersebut.

"Sebenarnya bagus, tapi saya saja masih belum tahu apa beda KJS dengan Kartu Indonesia Sehat. Nanti kami akan meminta mempermudah pengurusannya. Jangan sampai antre, jangan sampai ada calo disitu," ungkapnya.

Begitu juga dengan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), di lapangan pihaknya menemukan program tersebut belum tepat sasaran sepenuhnya. Masih ada siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan KJP. Bahkan, siswa penerima KJP sehari-harinya diantar orang tuanya dengan menggunakan kendaraan pribadi.

"Masih banyak orang mampu yang menikmati KJP, seperti mereka yang punya kendaraan ataupun anaknya diantar pakai sopir. Yang betul-betul berhak malah tidak dapat," ungkapnya.

Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta menyarankan agar melibatkan RT dan RW dalam mendata anak-anak yang berhak menerima KJP. RT dan RW dianggap lebih mengetahui warganya sehingga diharapkan program yang bagus tersebut bisa tepat sasaran. "Kami berkesimpulan pendistribusian KJP harus melibatkan ketua RT RW yang tahu keadaan warganya," ungkapnya.