Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPR Bakal Minta Penjelasan Kecelakaan AirAsia QZ8501

"Kami ingin mendapatkan keterangan soal kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Y Gustaman
zoom-in DPR Bakal Minta Penjelasan Kecelakaan AirAsia QZ8501
Tribunnews.com/Taufik ISmail
Tim Basarnas Special Grup (BSG) Bersiap melakukan operasi penyelaman, Minggu (4//1/2015). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hilang kontak pesawat AirAsia QZ8501 tujuan Singapura, Minggu (5/1/2015) mengundang perhatian Komisi V DPR RI. Mereka berencana meminta keterangan sejumlah pihak terkait insiden ini.

"Kami ingin mendapatkan keterangan soal kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2015).

Komisi V merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Awalnya kami hanya melihat sebuah kecelakaan dan kemudian yang dilihat adalah sebuah proses pencarian, pertolongan dan sebab kecelakaan. Beberapa waktu diketahui ada penerbangan ilegal, ada sistem dan sisi keamanan yang patut publik tahu," tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, jika hasil pemanggilan tidak memuaskan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuat Panitia Kerja (Panja).

"Kalau panja (panitia kerja) nanti disepakati di komisi, jadi kami sudah bersepakat dengan pimpinan lain. Begitu masuk masa sidang akan melakukan pemanggilan pihak terkait," kata Yudi.

BERITA REKOMENDASI

Komisi V akan meminta infomasi menyeluruh seputar kecelakaan pesawat berpenumpang 155 orang dan tujuh awak kabin milik maspakai swasta Malaysia tersebut. "Banyak yang perlu dilihat dari kecelakaan itu," sambungnya.

Menurutnya, langkah terdekat secepatnya menggelar rapat dengar pendapat antara komisi V DPR RI dengan Kemenhub, Basarnas, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Untuk memotret apa yang terjadi, karenanya kami memanggil (pihak terkait). Jangan ditanggapi politik, karena ini untuk kepentingan publik," tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas