TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Agung Laksono membantah membawa Golkar sebagai partai pragmatis. Anggapan itu muncul setelah kubu Agung meminta Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Sekjen Golkar versi Munas Ancol, Zainudin Amali mengatakan sikap pihaknya berbeda dengan Partai Demokrat yang mendeklarasikan sebagai penyeimbang.

Golkar, kata Amali, akan mendukung pemerintah sesuai dengan visi karya siaga dan gatra praja. Di mana Golkar mendukung program pro rakyat dan tidak ikut dalam satu blok.

"Kalau pragmatis, kita keluar KMP lalu masuk KIH," kata Zainudin di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Zainudin menjelaskan sejarah Golkar selalu membantu pemerintah yang sah tetapi tetap menjadi mitra yang kritis. Golkar tidak ikut dalam salah satu koalisi. "Koalisi permanen tetapi ada kompetisi di 2019. ‎Tahun 2017, kita realistis saja, tidak ada koalisi yang permanen," ujarnya.

‎Mengenai adanya kader Golkar di pemerintahan yakni Nusron Wahid yang menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Amali mengatakan hal itu tidak mempresentasikan partai.

"Kita tidak akan mengajukan, kita tidak melarang, itu hak orang, serahkan siapa yang dianggap pantas dan kapabel, bukan karena latar belakng politik. ‎Nusron masuk pemerintahan tapi engga merepresentasikan partai," ujarnya.