TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Partai Golkar di depan pemerintah tidak perlu menjadi ganjalan yang terlihat begitu musykil sehingga menghambat rekonsiliasi.

Demikian dikatakan Politisi Golkar Hajriyanto Y Thohari ketika dikonfirmasi, Jumat (9/1/2015).

Ia mengatakan bila kedua kubu itu mau sedikit berfikir untuk mencari jalan keluar dengan sungguh-sungguh pastilah akan ditemukan solusi sekaligus modus-nya.

"Pasalnya, pilihannya bukan hanya antara di dalam atau di luar pemerintah, atau tetap di KMP atau di KIH. Itu pandangan yang terlalu miyopic (sempit) dan simplistis. Masih ada alternatif yang lain selain dua pilihan itu tadi (KMP atau KIH), yaitu apa yang disebut dengan jalan ketiga," kata Hajriyanto.

Jalan ketiga yang diusulkan Golkar mengikuti konstitusi yaitu mentaati saja apa yg diatur dalam UUD 1945, tidak di KIH maupun KMP.

KMP adalah Koalisi Merah Putih, koalisi oposisi di parlemen sementara KIH adalah Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK di parlemen.

Menurut Hajriyanto, tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen.

Hajriyanto menilai Golkar lebih bebas dan leluasa untuk mengartikulasikan konsep dan pandangan politiknya. Golkar lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2019.

"Golkar tidak akan mengganggu pemerintah dan pemerintah juga jangan sekali-sekali mengganggu dan merayu Golkar. Politik ngga bisa terlalu kaku dan rigit begitu KMP atau KIH. Politik itu dinamis dan likuid (cair) sekali. Masak pilihan politik kok dipermanenkan," ungkap mantan wakil ketua MPR RI ini.