Laporan wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan wajar bila muncul penolakan sejumlah penggiat anti korupsi atas penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

"Jabatan politik sering kali muncul berbagai macam hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil. Itu wajar," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Dicontohkannya saat Presiden Joko Widodo menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pun awalnya mendapatkan kritikan, tetapi perlahan sejumlah kritikan tersebut dijawab dengan hasil kinerjanya.

"Contohnya berkaitan dengan itu, pada saat Ibu Susi dilantik sebagai menteri kelautan pun ada beberapa hal yang berupa kritik tapi akhirnya publik bisa menerima setelah melihat kinerjanya," ungkap Hasto.

Nama Budi Gunawan sebelumnya sempat ramai masuk dalam daftar perwira tinggi kepolisian yang memiliki rekening gendut. Hal tersebut hingga saat ini belum bisa dijawab kepada publik meskipun pihak kepolisian menganggap bahwa isu rekening gendut sudah selesai.

Hasto menjelaskan, diajukannya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal tidak lain sebagai tradisi seperti yang diungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bila sebuah jabatan yang dibelakangnya ada nama Republik Indonesia tentu menjadi kebijakan dari presiden-presiden Indonesia untuk mengusulkan calon tunggal.

"Mengingat proses berkaitan dengan Kapolri dan Panglima TNI pada nantinya itu merupakan sebuah simbol dari alat negara. Sehingga demi menjaga kehormatan TNI Polri tradisi selama ini dijalankan presiden republik Indonesia adalah mengusulkan calon tunggal," ungkapnya.