TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polititisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari tidak setuju partai‎ memiliki badan usaha. Menurutnya, parpol seharusnya fokus pada urusan politik.

"Saya tidak setuju, karena mengawasi bisnis terkait politik masalah yang rawan," kata Eva usai diskusi di Bakoel Koffie di Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Ia mencontohkan partai politik di Australia bisa membuka usaha. Namun, laporan keuangan yang mereka keluarkan transparan dan diketahui publik.

Sedangkan sejumlah negara eropa menggunakan sistem dimana pemerintah membiayai partai politik.
Sehingga parpol dapat berkonsentrasi dalam urusan politik dan membuat terobosan dalam berbagai kebijakan.

Sedangkan di Indonesia, kader yang duduk di legislatif masih ikut membiayai parpol.

Ia mencontohkan saat menjabat sebagai anggota DPR, gajinya dipotong 50 persen untuk partai.

"Itu ke bawah juga dipotong, kalau ada rakernas dan kongres juga potongannya ditambah," imbuhnya.

Sumbangan juga bertambah bila ada acara parpol semisal saat lebaran menggelar mudik bersama.

"Harusnya negara menambah anggaran. Ini aneh, partai akhirnya ngurus duit, tidak memikirkan kaderisasi, dan tidak memunculkan ide progesif," ungkapnya..