>
Tribunnews.com, BANDUNG - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein menilai Calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan pernah memiliki catatan merah karena tidal lulus rekomendasi PPATK dan KPK saat diajukan sebagai menteri. Hal itu diungkap Yunus lewat akun Twitter-nya.
>
Lalu apa tanggapan pihak istana kepresidenan terkait kicauan Yunus Husein?
>
 Sekretaris kabinet, Andi Wijayanto mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait kicauan Yunus Husein. Karena dia tegaskan, seluruh data yang diberikan PPATK ke presiden Jokowi saat menjaring Menteri, sifatnya rahasia. Bahkan, data-data itu sendiri ditujukan langsung ke Presiden.
>
 "Kalau yang rapor merah saya tidak tahu. setahu saya seluruh data yang diberikan PPATK ke presiden saat menjaring menteri sifatnya rahasia, ditujukan langsung ke presiden, digunakan hanya untuk kepentingan tersebut."

"Jadi saya tidak bisa mengonfirmasi yang 'rapor merah' itu. Silakan teman-teman tanya ke Yunus Husein," ungkap Andi di sela mendampingi Jokowi mengunjungi PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).
>
 Yunus belakangan menilai Budi pernah memiliki catatan merah karena tidal lulus rekomendasi PPATK dan KPK saat diajukan sebagai menteri. Hal itu diungkap Yunus lewat akun Twitter-nya.
>
 "Calon KAPOLRI skrg, pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pd wkt pengecekan info di PPATK & KPK, ybs mendapat rapor merah/tdk lulus," kicau Yunus dalam akun @Yunushusein, yang ditulis pada Minggu (11/1/2015).
>
> Ia mempertanyakan kenapa Jokowi sama sekali tak melibatkan berbagai pihak, seperti KPK, PPATK, Komnas HAM dan unsur masyarakat guna menelusuri rekam jejak dan latar belakang Budi saat menunjuknya menjadi Kapolri.
>
> "Mengapa Presiden masih mencalonkan yang bersangkutan sebagai calon KAPOLRI? Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarkat pada Presiden/Pemerintah dan POLRI," sebut Yunus.