TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menduga Fraksi Partai Demokrat cari simpati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tidak mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Menurutnya, dengan penolakan terhadap Budi Gunawan maka KPK diharapkan tidak menyentuh beberapa kasus yang dituduhkan pada Sekjen Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.

“Kalau FPD terlihat mendukung KPK menolak Budi Gunawan sebagai kapolri, wajar saja. Ini sangat erat terkait posisi hukum Ibas. Dia sudah sering disebut-sebut menerima uang oleh beberapa saksi persidangan tipikor. Jadi biar Ibas tetap aman, Partai Demokrat harus mendukung KPK,” ujar Budyatna di Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Menururtnya, KPK juga melakukan tebang pilih, banyak kasus yang sampai saat ini tidak pernah disentuh sama sekali oleh KPK sementara beberapa kasus lainnya juga hanya disentuh bagian luarnya saja.

”Kasus kardus durian yang melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga tidak pernah disentuh, juga kasus di kementerian agama yang melibatkan Mantan Menteri agama Suryadharma Ali dibiarkan. Begitu juga kasus Jero Wacik dan lain-lain,” katanya.

Terhadap Presiden Jokowi, dirinya pun meminta untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan Budi Gunawan. Jokowi diharapkan dalam mengambil keputusan tidak perlu takut dengan tekanan KPK maupun beberapa LSM antikorupsi.

“Semua keputusan ada konsekuensinya.Jangan takut karena yang mengatur negara ini bukan KPK atau LSM, tapi dirinya sendiri," katanya.