TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo turun tangan atas persoalan Ketua KPK Abraham Samad. Hal tersebut terkait dengan pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa Abraham Samad bertemu dengan Petinggi PDIP.

"Presiden harus punya inisiatif membersihkan tuduhan ini," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Nasir menilai tindakan yang dilakukan Samad melanggar etika pejabat publik‎ bila pertemuan itu benar terjadi. Politisi PKS itu meminta dibentuknya komite etik untuk mengklarifikasi pernyataan PDI Perjuangan.

"Agar tidak terjadi tuduh menuduh pasca Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, kalau benar Komite Etik mendalam cerita ini," kata Nasir.

Nasir juga meminta Abraham Samad menjelaskan kepada publik terkait tuduhan tersebut. Sebab, kejadian tersebut diungkap oleh PDIP.

‎"Sebelum berkembang kemana-mana. Presiden harus punya inisiatif, membersihkan tuduhan ini," ujarnya.

‎Menurut Nasir, selama ini KPK tidak ada yang mengawasi sehingga dibutuhkan komite etik untuk mengklarifikasi setiap permasalahan.

"Selama ini KPK yang membentuk etik, agar objektif Presiden harus selamatkan KPK, kalau KPK sendiri bisa abuse of power," tuturnya.