TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus dinaikkan, karena yang ada sekarang sulit mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Demikian usulan anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid saat berdialog dengan para ibu warga Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, seperti dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (1/2.2015).

Hidayat berdialog dengan mereka dalam rangka kunjungan ke daerah pemilihannya sebagai anggota legislatif dari Dapil DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

Hidayat mengungkapkan, anggaran Kementerian PPPA saat ini hanya sekitar Rp 250 miliar untuk seluruh Indonesia. Menurutnya, anggaran ini jelas sangat kurang sekali.

“Bagaimana bisa bisa membuat program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dana sebesar itu. Karenanya saya sudah mengusulkan agar dana untuk Kementerian PP-PA ditambah,” ungkapnya.

Dia berharap, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengingat problema yang dihadapi perempuan dan anak makin kompleks dan beragam.

Sekian problema perempuan dan anak di antaranya perdagangan manusia, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki.

“Dengan anggaran sebesar itu patut dipertanyakan keseriusan pemerintah menangani masalah perempuan dan anak-anak. Anggaran itu terlalu kecil untuk mengurusi perempuan dan anak se-Indonesia,” imbuh politikus PKS itu.

Hidayat juga mengusulkan agar pemerintah memperluas lingkup kerja Kementerian PP-PA sehingga tidak hanya bergerak di pusat saja. Sebaiknya memiliki unit kerja di provinsi dan kabupaten/kota sehingga PP-PA mampu menjangkau wilayah Indonesia.